Excavator SERASI Diduga “Raib” di Soppeng, Djusman AR Desak Kejaksaan Turun Tangan!

Makassar, KABARONES.com – Misteri hilangnya alat berat program pemerintah pusat kembali mengemuka. Kali ini, sorotan tajam diarahkan ke Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Sejumlah excavator bantuan Program SERASI (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) yang seharusnya menunjang pertanian rakyat, justru tidak jelas keberadaannya.

Aktivis antikorupsi senior Djusman AR tak tinggal diam. Dalam diskusi terbuka di Kedai 17 Makassar, Sabtu (26/7/2025), Djusman menggugah kesadaran publik atas pentingnya penyelamatan aset negara dan mendesak Pemkab Soppeng serta Kejaksaan Negeri untuk bertindak tegas.

“Ini bukan sekadar alat berat. Ini aset negara! Harus ada tindakan cepat sebelum semuanya benar-benar lenyap tanpa jejak,” tegasnya.

Djusman yang dikenal sebagai Koordinator Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar dan Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, menyayangkan lemahnya pengawasan atas excavator yang kini diduga “berpindah tangan” secara tak sah. Ia mengungkapkan bahwa lemahnya kontrol Pemkab membuka celah penyalahgunaan yang bisa merugikan negara miliaran rupiah.

“Pemerintah daerah jangan hanya diam dan berdalih. Ini waktunya bertindak. Kejaksaan harus dilibatkan secara resmi, bahkan wajib melakukan penyelidikan meski tanpa permintaan,” katanya dengan nada tinggi.

Ia mendorong agar Pemkab Soppeng secara resmi menyurati kejaksaan untuk melakukan penelusuran hukum atas aset excavator yang diduga dikuasai secara pribadi atau pihak-pihak yang tidak berwenang.

“Buka Data, Jangan Ditutupi”

Djusman juga meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap aset program SERASI, termasuk dokumen penyerahan, pengguna akhir, hingga jejak keberadaan fisik alat berat tersebut. Jika ada penyelewengan, ia mendesak agar pelakunya diproses tanpa kompromi.

“Siapa pun yang bermain-main dengan aset negara, harus diseret ke ranah hukum. Ini soal tanggung jawab publik,” tegasnya.

Tak hanya menekan Pemkab dan aparat penegak hukum, Djusman menyatakan siap mengawal kasus ini hingga tuntas melalui jaringan masyarakat sipil.

“FoKaL dan KMAK akan terus memantau. Kami ingin bukti nyata, bukan janji kosong. Aset negara bukan untuk dikaburkan, tapi untuk dimanfaatkan rakyat,” pungkasnya.

Isu ini kini menjadi perhatian luas, mengingat program SERASI adalah bagian dari agenda nasional untuk mendorong kemandirian pertanian berbasis lahan rawa. Jika benar terjadi penyimpangan, maka ini bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola aset daerah di Indonesia.(Tim/AJM)

Redaksi/Publizher : Andi Jumawi

Post Views : 93 views